Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menghadiri acara launching buku tentang Pemilihan yang ditulis oleh Kapolresta Malang DR. Leonardus H. Simarmata, MH., Buku tersebut ditulis berdasar pengalamannya saat bertugas di Kota Batu. Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata meluncurkan buku yang diberi judul ‘Optimalisasi Sentra Gakkumdu dan Peran Polri Dalam Pe...

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ...

Memenuhi undangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Malang Nomor 005/1063/35.73.502/2021, Kepala Suubagian Hukum beserta staf bagian kepegawaian KPU Kota Malang mengikuti acara Bimbingan Teknis Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Malang Totok Kasyanto hadir memberikan arahan sekaligus ...

KPU Kota Malang mengikuti undangan rapat daring dari Komisi Pemilihan Umum mengenai Tunjangan Kinerja dan Pemutakhiran Data Pegawai pada 8 Juni 2021 sesuai dengan Surat KPU Nomor 474/SDM.07.Und/05/SJ/VI/2014 Tanggal 7 Juni 2021. Acara rapat secara daring ini diikuti oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sesi pertama rapat daring ...

Koordinator Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Timur Yulyani Dewi dalam Focus Group Discussion dan Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 3 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring menyampaikan materi teknis ...

Sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang ...