Beranda / Berita

DALAM RANGKA PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI, KPU KOTA MALANG MENGIKUTI BIMTEK PERATURAN DISIPLIN ASN

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 9 June 2021


Memenuhi undangan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Malang Nomor 005/1063/35.73.502/2021, Kepala Suubagian Hukum beserta staf bagian kepegawaian KPU Kota Malang mengikuti acara Bimbingan Teknis Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Malang Totok Kasyanto hadir memberikan arahan sekaligus membuka acara Bimtek.

Dalam arahan yang diberikan, Totok menegaskan bahwa ASN Kota Malang wajib untuk tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN termasuk dalam fungsi pengawasan disiplin. Pejabat struktural atau atasan langsung yang mengabaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN di bawah pembinaannya maka juga bisa dimungkinkan untuk menerima hukuman disiplin. Selain menyoroti tentang disiplin pegawai, Totok juga mengingatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk tertib memperbaiki dan melengkapi data diri yang wajib ada pada aplikasi SIMAS. Aplikasi SIMAS yang lengkap dan update akan mempermudah kenaikan pangkat ASN dan juga mempermudah ASN ketika akan pensiun.

Selain arahan oleh Kepala BKP SDM Pemerintah Kota Malang, arahan terkait disiplin pegawai juga diberikan oleh narasumber dari Bagian Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Regional Surabaya Nur Khasanah. Nur Khasanah mengingatkan bahwa ASN wajib menjaga disiplin baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja, di dalam maupun di luar kantor.

“Status ASN berserta kewajibannya melekat selama 24 jam pada diri seorang ASN,” terangnya.

“Tanggung jawab untuk pembinaan disiplin ASN secara mutlak ada pada atasan langsungnya, maka dari itu atasan tidak boleh melakukan pembiaran jika ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin,” lanjutnya.

“Pelanggaran disiplin tidak harus berupa delik aduan, jadi meskipun belum berupa laporan dan hanya masih berupa desas desus sudah dapat dikonfirmasi kebenarannya. Dalam hal ini yang harus dilakukan seorang pimpinan adalah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dengan BAP untuk membuktikan benar tidaknya pelanggaran disiplin yang dituduhkan,” pungkas Nur Khasanah.


(ADMIN)