Beranda / Berita

Fasilitasi KPU Kota Malang Dalam Acara Rakernis dan Penyusunan RKBMN TA 2021

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 11 September 2019


Malang – 11 September 2019, KPU Kota Malang menjadi tuan rumah sekaligus peserta Acara Rapat Kerja Teknis dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Acara yang berlangsung mulai tanggal 11 sampai dengan 13 September 2019 tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman serta bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten / Kota Se- Jawa Timur terkait penyusunan laporan BMN 2021 tingkat Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan wilayah (UAPPB-W) yang akuntabel, serta pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan.
Acara dibuka pada Pukul 10.00 WIB, dengan diawali sambutan dari Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas, kemudian Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, serta Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Eberta Kawima. Acara ini terbagi menjadi 3 (tiga) gelombang, untuk gelombang pertama dan kedua diikuti oleh masing – masing 19 KPU Kabupaten / Kota Se- Jawa Timur. Sedangkan dihari terakhir dikhususkan untuk KPU Provinsi Jawa Timur.
Bertindak selaku narasumber adalah Kepala Biro Umum KPU Republik Indonesia, Yayuk Yuliani, SE. M.Si. “Didalam pengelolaan aset banyak permasalahan yang dihadapi oleh pengguna maupun pengelola, misalnya adanya aset-aset yang berlebih dan/atau idle belum digunakan dan/atau dimanfaatkan secara optimal, dan perencanaan yang kurang matang sehingga menghasilkan BMN yang pemanfaatannya tidak maksimal untuk itu dibuatlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang menghitung Standar barang dan Standar Kebutuhan untuk masing-masing Pengguna, ” pungkas Kepala Biro Umum tersebut.
Hari pertama acara penyusunan BMN berlangsung hingga petang, namun para peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Operator BMN tersebut tetap semangat mengikuti arahan dan bimbingan dari KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur. Acara ini juga dimanfaatkan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait pengelolaan BMN dengan berbagai kondisi di KPU Kabupaten/Kota, serta penyusunan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan agar mempertimbangkan rencana pemindahtanganan, pemanfaatan, dan penghapusan existing BMN.


(ADMIN)