Beranda / Berita

KPU GOES TO CAMPUS KEDUA : Regulasi, Tata Kelola, dan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 25 October 2020


KPU GOES TO CAMPUS KEDUA : Regulasi, Tata Kelola, dan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020

(Minggu, 25 Oktober 2020) Setelah sukses menyelenggarakan KPU Goes to Campus pada Kamis 22 Oktober 2020 lalu, kali ini pada Hari Minggu 25 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang kembali menyelenggarakan acara yang sama dengan tema Regulasi, Tata Kelola, dan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 secara virtual dalam skema webinar sekaligus podcast. Peserta terdiri dari mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang.

Terdapat 3 orang narasumber dalam kegiatan KPU Goes to Campus KPU Kota Malang ini, yaitu Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH., MH Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum, Data dan Informasi yang memaparkan mengenai Sistem Pengawasan Pemilihan Serentak 2020 di era Pandemi COVID-19, kemudian Muhammad Arbayanto, SH., MH Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum dan Pengawasan yang memaparkan tentang Regulasi, Tata Kelola, dan Perkembangan Terbaru Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 di era Pandemi COVID-19, selanjutnya adalah Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP Dosen Ilmu Politik, FISIP Universitas Brawijaya Malang yang memaparkan Pandangan dari kalangan akademisi terkait pelaksanaan Pemilihan serentak 2020 di era Pandemi COVID-19. Bertindak selaku moderator dalam acara tersebut Komisioner KPU Kota Malang, Izzudin Fuad Fathony.

Secara garis besar Muhammad Arbayanto memaparkan bahwa dalam era Pandemi COVID-19 ini, seluruh institusi publik yang melibatkan masyarakat tetap melanjutkan pekerjaan mereka dengan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan yang telah ditetapkan. “Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan terus berjalan meskipun ada beberapa hal yang harus disesuaikan dalam era new normal saat ini,” jelas Arbayanto.

Lebih lanjut Arbayanto memandang bahwa perlindungan terhadap kesehatan juga diatur dalam pengelolaan tahapan Pemilihan. “Oleh karena itu KPU menerbitkan serangkaian aturan terkait hal tersebut, KPU menerapkan protokol COVID-19 dalam tahapan Pemilihan,” terang Arbayanto.

Sementara itu Purnomo Satriyo Pringgodigdo juga menjelaskan teknis penyelenggaraan Pemilihan juga terkait pada perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan hak konstitusional untuk dipilih serta memilih. “Kemudian dimasa Pandemi COVID-19 ditambah juga dengan hak perlindungan kesehatan ketika melaksanakan tahapan Pemilihan,” terang Purnomo.

Menurut Purnomo dari kacamata Bawaslu, penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilepaskan dari variabel electoral justice dalam fungsi pengawasan. “Dengan melekatnya electoral justice, maka tugas Bawaslu adalah memastikan penyelenggaraan tahapan Pemilihan berjalan sesuai dengan aturan serta memastikan tidak ada yang tercederai dalam konteks hak,” jelas Purnomo.

Disadari betul oleh Purnomo bahwa peran Bawaslu dimasa Pandemi COVID-19 tidak hanya terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan, namun juga pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan selama masa tahapan sebagai upaya pencegahan COVID-19.

Dari sisi akademisi, Tri Hendra Wahyudi menyoroti beban berat yang diemban oleh KPU dan Bawaslu. Pada awalnya otoritas KPU hanya menyelenggarakan Pemilihan, sedangkan Bawaslu mengawasi dan memastikan tidak ada aturan yang dilanggar serta memberikan sanksi yang sesuai. “Namun sekarang setelah ada pandemi COVID-19, KPU dan Bawaslu secara otomastis juga perlu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk melaksanakan Pemilihan di masa Pandemi,” terang Tri Hendra WahyudiWahyudi


(ADMIN)