Beranda / Berita

KPU KOTA MALANG MENGGELAR DISKUSI MATERI KEPEMILUAN : PPID, PELAYANAN, DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 26 February 2020


Malang – Hari Rabu Tanggal 26 Februari Tahun 2020 Pukul 10.00 WIB Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menyelenggarakan Diskusi Kepemiluan di Kantor KPU Kota Malang Jalan Bantaran Nomor 6 Malang. Tema yang diusung pada minggu ini adalah “PPID, Pelayanan, Dan Pengelolaan Informasi Publik”. Materi tema tersebut dipaparkan oleh Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Muhammad Toyib.

Seluruh peserta diskusi nampak semangat dan antusias menyimak materi yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap Badan Publik, termasuk KPU Kota Malang mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Untuk mengimplementasikan materi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kota Malang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Struktur PPID KPU Kota Malang terdiri dari :
a. pembina PPID;
b. tim pertimbangan pelayanan Informasi;
c. atasan PPID;
d. PPID;
e. tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi;
f. desk pelayanan Informasi dan dokumentasi.

Diskusi yang berlangsung selama lebih dari 2 jam tersebut, berisi tentang materi maklumat PPID KPU Republik Indonesia, dasar hukum pelaksanaan PPID, definisi, azas dan tujuan pelayanan, klasifikasi informasi, tata cara pengklasifikasian informasi public, tata cara layanan informasi publik, struktur PPID, tupoksi PPID, serta keberatan atas permohonan informasi.

“PPID memberikan pelayanan informasi yang meliputi bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan Informasi informasi publik. Dengan adanya PPID di KPU Kota Malang hak untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat terpenuhi secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.” Jelas Muhammad Toyib.


(ADMIN)