Beranda / Berita

KPU KOTA MALANG MENGIKUTI RAKOR TUNJANGAN KINERJA DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 9 June 2021


KPU Kota Malang mengikuti undangan rapat daring dari Komisi Pemilihan Umum mengenai Tunjangan Kinerja dan Pemutakhiran Data Pegawai pada 8 Juni 2021 sesuai dengan Surat KPU Nomor 474/SDM.07.Und/05/SJ/VI/2014 Tanggal 7 Juni 2021. Acara rapat secara daring ini diikuti oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sesi pertama rapat daring adalah pendataan atau pelaporan pelaksanaan absensi di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Menurut Yuli Hertaty dari bagian SDM KPU, laporan pelaksanaan absensi ini penting dilakukan agar KPU mempunyai data bagaimana absensi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan, apakah sarana dan prasarana untuk absensi memenuhi dan menggunakan mesin absensi (handkey dan fingerprint) atau dengan google form dan manual, serta kelayakan mesin yang tersedia (rusak, dapat diperbaiki, atau masih dalam kondisi bagus).

Pendataan pelaksanaan absen pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi KPU untuk mendesain peraturan atau juknis terbaru mengenai pemberian tunjangan kinerja, karena kedepannya tunjangan kinerja diberikan tidak hanya dengan menghitung jumlah kehadiran namun juga melibatkan penghitungan prestasi kinerja. Selama ini prosentase prestasi kinerja adalah sebesar 40% dari jumlah keseluruhan tunjangan kinerja dan masih diberikan 100%. Setelah formula untuk pemberian Tukin yang baru dapat direalisasikan, maka jumlah dari prestasi kinerja yang akan diberikan adalah secara real dan tidak 100% lagi.

Arahan selain tunjangan kinerja adalah mengenai pemutakhiran data pegawai. Permintaan pemutakhiran data pegawai melalui google form ini bertujuan untuk memenuhi permintaan mengenai data-data pegawai KPU di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang seringkali diminta baik itu oleh internal KPU maupun pihak eksternal seperti BKN. Penyampaian data secara online melalui google form ini bertujuan agar data yang diterima KPU bisa seragam dan standar baik dari segi kolom isian maupun format isian. Permintaan data-data ASN baik itu PNS maupun PPNPN di lingkungan Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga kerap kali dilakukan karena sistem informasi kepegawaian KPU masih dalam tahap pembangunan sehingga permintaan data dengan berbagai format dan uraiannya perlu untuk dilakukan.


(ADMIN)