Beranda / Berita

KPU Kota Malang Siapkan Kronologi dan DAB Menghadapi Perkara PHPU di MK

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 25 June 2019


Surabaya - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang setelah dilantik pada 13 Juni 2019 lalu bersama dengan KPU kabupaten/Kota se-Jatim, segera melanjutkan dan bekerja sesuai tahapan Pemilu 2019 yang sedang berlangsung, yaitu dengan menyiapkan tahapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilakukan karena dalam daftar sementara perkara PHPU terdapat gugatan dari pemohon calon legislatif DPR-RI di Dapil V (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu).

KPU Kota Malang mempersiapan segala kebutuhan menjelang sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) bulan Juli 2019 mendatang.

KPU Kota Malang langsung mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur bersama 38 KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, Senin-Selasa (24-25/6/2019), di Hotel Majapahit Surabaya dengan kegiatan penyiapan dan pembahasan kronologi serta Daftar Alat Bukti (DAB) sehubungan dengan permohonan PHPU dari peserta Pemilu.

Hadir dalam kesempatan tersebut masing-masing anggota Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU kabupaten/kota.

KPU kabupaten/kota yang disebut dalam permohonan maupun perbaikan permohonan menyiapkan berkas yang ada. Diantaranya, kronologi berikut DAB.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam menegaskan agar seluruh KPU kabupaten/kota yang terpapar PHPU wajib menyiapkan kronologi dan alat bukti dengan baik, guna mempertanggungjawabkan bahwa KPU telah melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Silahkan disiapkan semaksimal mungkin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ikuti perkembangan informasi terbaru yang disampaikan oleh KPU RI dan KPU Jatim,” ujarnya.

Selanjutnya, Divisi Hukum KPU Kota Malang, Izzudin Fuad Fathony menyampaikan kronologi maupun DAB telah disiapkan dan dibahas dalam rakor dengan KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota se-Jatim. Setelah sebelumnya dibahas bersama seluruh Anggota Komisioner beserta Kasubbag Hukum KPU Kota Malang


(ADMIN)