Beranda / Berita

KPU KOTA MALANG TURUT SERTA MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI COVID - 19

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 17 March 2020


Malang - Dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) di wilayah negara Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan penyebaran COVID - 19 merupakan bencana nasional (bencana non alam). Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta kepada para pimpinan lembaga negara untuk menyusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah atau tempat tinggal (Work From Home).

Di latar belakangi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID - 19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten / Kota.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah, mengurangi penyebaran, melindungi pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota, serta memastikan pelaksanaan tugas, dan fungsi serta layanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota tetap berjalan efektif.

Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Malang sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Edaran KPU RI tersebut diantaranya, menjaga area kerja dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis dengan membersihkan ruang kerja, peralatan yang ada diruang kerja tersebut, toilet, dapur, serta menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir, sabun, atau hand sanitizer.

Selain itu, menghimbau kepada pegawai untuk tidak makan atau minum diarea keramaian, menghentikan sementara penggunaan handkey atau fingerprint untuk merekam data kehadiran, serta menggunakan alat tulis masing - masing personil dalam bekerja.

Seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Malang tetap masuk kantor melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami gangguan kesehatan.

Dalam Surat Edaran KPU RI tersebut juga diatur mekanisme Work From Home (WFH). WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pejabat / pegawai. Pejabat atau pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang sudah disetujui oleh atasan langsung, mencatat aktivitas kerja, serta melaporkan hasilnya setiap hari kepada atasan langsung secara berjenjang.

KPU RI juga mengarahkan untuk melaporkan kepada Hotline Center Corona apabila terdapat pegawai yang melakukan perjalanan ke negara yang terkjangkit COVID - 19 atau pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID - 19 melalui telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemenkes pada nomor 1500567. Layanan ini juga menjadi sumber informasi yang tepat bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan informasi seputar COVID - 19.


(ADMIN)