Beranda / Berita

KPU Kota Malang Undang Parpol dan Stakeholder Bahas Titik Lokasi Kampanye Terbuka

Ditulis Oleh: nuzula Tanggal: 31 January 2019


BANTARAN – Kamis (31/1/2019), KPU Kota Malang mengundang LO Partai Politik Se-Kota Malang untuk berkoordinasi mengenai titik lokasi kampanye terbuka dalam Pemilu 2019. Selain mengundang LO Partai Politik, KPU kota Malang juga mengundang stakeholder instansi terkait yaitu bagian Pemerintahan Pemkot Malang, Bakesbangpol dan Satpol PP Kota Malang.

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di kantor KPU kota Malang ini, sebelum membahas secara detail mengenai titik lokasi kampanye terbuka, Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin menjelaskan mengenai Surat Edaran KPU RI mengenai kemungkinan terjadi calon legistatif (caleg) yang tersandung kasus hukum atau meninggal. “Pasca penetapan DCT jika ada calon legislatif yang meninggal atau tersandung kasus hukum, pihak partai politik agar segera menyampaikan ke KPU disertai dengan dokumen administrasi” jelas Zaenudin. Lanjut Zaenudin, nama calon legislatif yang meninggal atau tersandung kasus hukum tetap tercantum pada surat suara. Jika nama caleg yang meninggal atau tersandung kasus hukum memperoleh suara, maka suara yang diperolehnya masuk dalam suara Partai Politik.

Pembahasan mengenai titik lokasi rapat terbuka atau kampanye terbuka dijelaskan oleh komisioner divisi SDM dan Parmas, Ashari Husen. Ashari menjelaskan, berdasarkan PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 276/021/53.73.111/2019 perihal Gedung Aula/Lapangan milik pemkot Malang yang disewakan untuk umum. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Surat Sekretaris Daerah mengumumkan lokasi mana saja yang diijinkan untuk penyelenggaraan kampanye. Terdapat 19 daftar gedung, aula dan lapangan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang yang diijinkan disewakan untuk umum.

“Pemerintah Kota Malang melarang penggunaan depan Stasiun Kota Baru dan Simpang Balapan untuk kegiatan rapat umum atau kampanye terbuka” jelas Ashari. Ashari juga menambahkan, Kegiatan Rapat umum atau kampane terbuka bagi calon legislatif dan calon Presiden dilaksanakan selama 21 hari yaitu pada tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019 dimulai pukul 09.00-18.00 WIB.

“Simpang Balapan dilarang untuk kegiatan kampanye, hal ini mempertimbangkan Surat Edaran Walikota bahwa kawasan Ijen hanya diperbolehkan untuk kegiatan olahraga dan sosialisasi program pemerintah kota Malang” jelas ketua Bakesbangpol Kota Malang, Heru. Heru juga menjelaskan Stasiun dilarang untuk kegiatan kampanye, berdasarkan hasil evaluasi Pilkada 2018 stasiun KAI, Dishub merasa terganggu dengan kegiatan kampanye.

Menanggapi pembahasan tersebut, perwakilan Satpol PP Kota Malang, Arif memohon kepada peserta pemilu untuk menghindari hal-hal yang mengganggu ketertiban selama kampanye. Selain itu keindahan dan kebersihan juga harus diperhatikan. “Jumlah personil kami terbatas, sehingga perlu ada surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan kampanye” tambah Arif.


(nuzula)