Beranda / Berita

MATERI SOSIALISASI BIDANG HUKUM : KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SECARA MENYELURUH

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 2 July 2020


Malang – Kamis 2 Juli 2020 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto memberikan materi dihadapan Peserta Sosialisasi Bidang Hukum dengan Tema “Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara” serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Antara KPU Kota Malang dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang dan KPU Kota Malang dengan Universitas Kanjuruhan Malang dengan judul “Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU)".
Landasan hukum Pemilu adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan untuk Pemilihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Muhammad Arbayanto menerangkan, mekanisme pengambilan keputusan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Bahwa proses pengambilan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno. Jenis – jenis Rapat Pleno yang dilaksanakan terdiri dari Pleno Tertutup dan Pleno Terbuka, serta Rapat Pleno Rutin. “Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil keputusan Rapat Pleno dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,” terang Muhammad Arbayanto.
“Selain itu dikenal juga mekanisme konsultasi sebagai proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara jajaran KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan. Seperti saat ini pada masa Pemilihan Serentak Tahun 2020, banyak KPU Kabupaten/Kota yang berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur,” pungkas Muhammad Arbayanto.
Dalam pemaparan materinya Muhammad Arbayanto juga menjelaskan pembagian divisi dan kordinator wilayah di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, standar pengaturan kerangka hukum Pemilu demokratis, jenis – jenis pelanggaran Pemilu, permasalahan hukum Pemilu, penanganan sengketa Pemilu, proses sengketa TUN, serta perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU). Peserta yang terdiri dari Pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang, Polres Kota Malang, Bakesbangpol Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Universitas Kanjuruhan, dan PWI memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan hingga Pukul 13.00 WIB.


(ADMIN)