Beranda / Berita

MEKANISME PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 11 March 2020


Malang – Melanjutkan pemaparan materi reformasi birokrasi dari Muhamad Sailendra pada Kajian dan Diskusi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, pada sesi kedua Hari Rabu Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Kepala Subbagian Program dan Data Iffatunnisaa’ menyampaikan materi mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Sesi kedua kajian dan diskusi ini dimulai pukul 10.30 hingga pukul 12.00 WIB di Aula KPU Kota Malang Jalan Bantaran Nomor 6 Malang. Dihadapan Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Malang, Iffatunnisaa’ menjelaskan pembentukan tim reformasi birokrasi.

“Secara nasional, KPU harus menjalankan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, program mikro yang harus dilaksanakan tidak mencakup program penguatan kelembagaan dan quick wins dikarenakan merupakan domain dari KPU RI. Adapun Program mikro yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut ; Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, Penguatan Perundang- Undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Penguatan Kelembagaan” Jelas wanita berhijab ini.

Selain menjelaskan pelaksanaan, Iffatunnisaa’ juga menerangkan tahapan evaluasi dan pelaporan pada proses reformasi birokrasi. “Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ; Evaluasi dilakukan tiap semester dan akhir tahunan di tingkat Sekretariat, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat, membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun ke depan.”

Sedangkan untuk pelaporan reformasi birokrasi mencerminkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di setiap satuan kerja di KPU.


(ADMIN)