Beranda / Berita

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 14 November 2020


Dalam rangka menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pedoman teknis yang akan digunakan untuk pengadaan jasa kantor akuntan publik dan sebagai panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 diatur Pedoman Teknis yang terdiri atas Lampiran I, yaitu Persyaratan dan Kriteria Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Lampiran II, yaitu Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Kantor Akuntan Publik. Kemudian Lampiran III, yaitu Laporan Hasil Pekerjaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


(ADMIN)