Beranda / Berita

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JDIH

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 20 November 2020


Sesuai dengan amanah Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta format dokumen yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.Pada pedoman teknis KPU RI tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Dokumentasi dan informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional, sangat penting arti dan peranannya dalam upaya peningkatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.

Melalui Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020, KPU memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; memudahkan dalam pencarian dokumen produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara elektronik/digital; menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen; menjadi acuan dalam penyimpanan dokumen produk hukum; dan memberikan penghargaan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dokumentasi produk hukum.

Adapun ruang lingkup Pedoman Teknis KPU RI tersebut meliputi: Pengelolaan Dokumen Produk Hukum; Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pengelolaan Dokumen Produk Hukum dalam JDIH; dan Monitoring, Evaluasi, Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan serta Pemberian Penghargaan.


(ADMIN)