Beranda / Berita

PELAYANAN PPID DI KPU KOTA MALANG

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 28 February 2020


Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, begitu pula di KPU Kota Malang. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan /atau layanan informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu dalam hal pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah dibentuk PPID yang diberi tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan layanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik.

Sejak tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai gencar mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan media elektronik. Adanya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU merupakan penyemangat bagi lembaga penyelenggara Pemilu untuk bisa tampil secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.

Pada konteks pelaksanaan tahapan Pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting yang diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik dengan instansi terkait, penyelenggara, Partai Politik (Parpol) hingga masyarakat sebagai elemen utama dalam keberhasilan Pemilu yang berlangsung. Keterbukaan informasi di dalam Pemilu menjadi salah satu dari beberapa indikator penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan demokratis.

Dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sehingga diharapkan akan membawa pengaruh terhadap peningkatan layanan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Informasi yang diberikan tentunya terkait dengan kegiatan Pemilu yaitu informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPU Kota Malang merupakan lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan informasi Pemilu dan memberikan kemudahan dalam mengakses data dan berkoordinasi di Tingkat Kota Malang. Kota Malang sendiri tergolong kota yang heterogen dan juga disebut kota pendidikan, dimana banyak mahasiswa atau pelajar yang berasal dari wilayah lain ingin mengetahui informasi Pemilu Tahun 2019 serta masyarakat dan stake holder seperti DispendukCapil, Lembaga Pemasyarakatan, Polresta Kota Malang, Kota Malang yang selalu membutuhkan informasi terbaru dan terbuka tentang kepemiluan dengan berbagai tujuan yang baik, yaitu untuk tujuan koordinasi, pendidikan, penelitian, dan informasi secara umum.

Berikut ini adalah mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Kantor KPU Kota Malang secara umum.

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi Publik PPID pada KPU Kota Malang dikelola sesuai prosedur yaitu menerima, mencatat formulir pada buku register permohonan informasi publik, memberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon.


(ADMIN)