Beranda / Berita

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PSBB

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 22 May 2020


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PSBB

Saat ini pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama. Seluruh instansi pemerintah maupun swasta bersama – sama memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengedalian Epidemi COVID – 19. Dengan mepertimbangkan penyebaran COVID – 19 di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu hingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil yang cukup besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kota Malang menetapkan kebijakan dan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mekanisme pelaksanaan PSBB di Kota Malang diawali dengan kegiatan sosialisasi pada Tanggal 14, 15, 16 Mei 2020, dilanjutkan dengan himbauan dan teguran mulai Tanggal 17, 18, 19 Mei 2020, hingga teguran dan penindakan dimulai Tanggal 20 sampai dengan 30 Mei 2020.

Pemberlakuan PSBB ini tentunya akan dipantau dan dievaluasi berdasarkan Pasal 41 Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelasanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB untuk memutus rantai penularan COVID -19.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas COVID – 19 Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan. Faktor penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB didasarkan pada kriteria pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Walikota, jumlah kasus, jumlah kematian, dan sebaran kasus.

Lebih lanjut pada Pasal 42 Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi, Masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. Pemantauan pelaksanaan PSBB dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hasil pelaporannya tersebut akan ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID -19 Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.


(ADMIN)