Beranda / Berita

PEMBINAAN TATA KELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 27 October 2020


PEMBINAAN TATA KELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL   Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan. Hal tersebut melatarbelakangi Pemerintah Kota Malang untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan tata kelola data statistik sektoral di Ruang Sidang Balaikota Malang Jalan Tugu Nomor 01 Malang pada Selasa Tanggal 27 Oktober Tahun 2020 Pukul 09.00 WIB.   Iffatunnisaa’ Kepala Subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berkesempatan menjadi peserta dalam kegiatan pembinaan tersebut. Bertindak selaku narasumber Hendri Soeryaning Handoko dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dan Jiwa Muhamad Satria Nusantara Kepala Seksi Partispasi Masyarakat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.   Hendri Soeryaning Handoko memaparkan materi Tata Kelola Data Statistik Sektoral untuk Satu Data indonesia. Dalam materinya Hendri menjelaskan statistik adalah urusan wajib yang tidak boleh dikesampingkan atau dianggap tidak penting. Tahapan pengelolaan data statistik di indonesia masih belum optimal, namun sejalan dengan hal tersebut masih ada semangat untuk membangun statistik yang berkualitas. “Dengan membangun data statistik yang baik dan berkualitas dapat menjadi rujukan yang benar,” jelas Hendri.   Lebih lanjut Hendri menjelaskan pada tahapan pelaksanaan kegiatan statistik diperlukan prinsip satu data yang berkualitas. Pertama data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Kedua data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata, informasi dalam metadata harus mengikuti struktur baku dan format yang baku agar dapat dikelola, mudah ditemukan, dan digunakan kembali. Ketiga memenuhi kaidah interoperabilitas, yakni data yang dihasilkan produsen data harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik. Keempat menggunakan kode referensi dan data induk untuk data yang dihasilkan oleh produsen data.   Satu Data Indonesia (SDI) merupakan perbaikan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, dan dibagikan antar K/L/I/D sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk.   Hendri juga menjelaskan konsep yang ada dalam SDI yaitu produsen data, pembina data, dan walidata. Produsen data adalah unit pada K/L/I/D yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang - undangan untuk menghasilkan data. Pembina data adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang - undangan untuk melakukan pembinaan terkait data kepada K/L/I/D. Sedangkan walidata merupakan unit pada K/L/I/D yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data serta menyebarluaskan data di lingkup K/L/I/D.


(ADMIN)