Beranda / Berita

PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG PERDATA & TUN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 3 July 2020


Malang – Pada sesi kedua Acara Sosialisasi Bidang Hukum dengan Tema “Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara” serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Antara KPU Kota Malang dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang dan KPU Kota Malang dengan Universitas Kanjuruhan Malang yang diselenggarakan Kamis 2 Juli 2020 Pukul 10.00 WIB di Kantor KPU Kota Malang Jalan Bantaran Nomor 6 Malang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Dian Purnama menyampaikan materi penanganan permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dihadapan peserta yang terdiri dari Pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang, Polres Kota Malang, Bakesbangpol Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Universitas Kanjuruhan, dan PWI Kota Malang.

Dian Purnama menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 30 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah,” terang Dian Purnama.

“Tugas Jaksa sebagai pengacara negara memiliki misi menyelamatkan kekayaan Negara, menegakan kewibawaan Pemerintah dan mewakili kepentingan keperdataan masyarakat. Tugas inilah yang menjadi salah satu bentuk kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan KPU Kota Malang. Dalam lingkup pertimbangan hukum, bantuan hukum, atau tindakan hukum lainnya,” lanjut Dian Purnama.

“Pemberian bantuan jasa hukum di bidang perdata dan TUN untuk instansi Pemerintah/lembaga Negara/BUMN/BUMD yang didahului dengan SKK kepada Kejaksaan.JPN yang telah menerima SKK subtitusi wajib dalam penangan perkara perdata dan TUN secara seksama, baik secara litigasi maupun non litigasi,” imbuh Dian Purnama.

Sedangkan untuk pertimbangan hukum, “Pemberian jasa hukum kepada instansi Pemerintah/lembaga Negara/BUMN/BUMD/Pejabat TUN di bidang Perdatun, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada / melalui media lainnya diluar proses peradilan,” jelas Dian Purnama.

Dian Purnama dalam materinya juga menjelaskan, sengketa TUN dan perselisihan sengketa hasil Pemilihan. Materi yang dipaparkan oleh Dian Purnama dan Muhammad Arbayanto pada sesi pertama mendapat apresiasi yang baik dan perhatin dari para peserta. Setelah pemaparan materi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Tanya jawab dengan peserta hingga Pukul 13.00 WIB.


(ADMIN)