Beranda / Berita

PENETAPAN KEPUTUSAN KPU NOMOR : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 10 June 2021


Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dijelaskan dalam lampiran I Keputusan KPU RI tersebut, bahwa Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasidalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

Lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan KPU RI Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 diterangkan bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengikuti pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak Tahun 2013 dengan menyampaikan dokumen usulan pelaksaaan Reformasi Birokrasi. Sepanjang pelaksanaan reformasi birokrasi hingga saat ini KPU telah diberikan tiga kali penghargaan yang menunjukan prestasi dalam melakukan perbaikan birokrasi, yaitu tahun 2014, 2015 dan 2017.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan yaitu, Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi/Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, Pelayanan Publik, dan quick wins.


(ADMIN)