Beranda / Berita

Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum dan Penyediaan Dokumentasi Informasi Produk Hukum

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 20 October 2019


Blitar – Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 35 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Divisi Hukum dan Pengawasan memiliki kebijakan untuk melakukan dokumentasi dan publikasi hukum dalam melaksanakan tahapan pemilu sebagai koordinator, penyelenggara, pengendali, pemantau. Setiap tahapan Pemilu yang diselenggarakan pasti menghasilkan produk hukum berupa berita acara atau keputusan. Terutama dalam hal pengambilan kebijakan dirapat pleno, tentunya wajib dituangkan paling tidak pada berita acara.
Dengan latar belakang tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi tentang Layanan Administrasi Hukum Dalam Rangka Penataan dan Penyediaan Dokumentasi Informasi Produk Hukum pada Hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 19 – 20 oktober 2019 di Hotel Puri Perdana Jalan Anjasmoro Nomor 78 Kota Blitar. Agenda rapat tersebut diantaranya pembahasan pelayanan administrasi hukum serta penataan dan penyediaan dokumentasi informasi produk hukum. Selain itu juga dibahas persiapan tahapan pencalonan untuk persiapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2020. Rapat ini digelar dengan tujuan agar KPU Kabupaten / Kota Se- Jawa Timur dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan kredibel. Selain itu agar penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berjalan dengan tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Sehingga terwujud sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Rakor tersebut dibuka pada Pukul 14.00 WIB oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam, dengan narasumber Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Purnomo Satriyo Pringgodigdo.
Selain menyimak pemaparan materi dari narasumber, para peserta yang terdiri dari Anggota KPU Kabupaten / Kota Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum KPU kabupaten / Kota Se- Jawa Timur dibagi menjadi 3 kelompok untuk membahas beberapa permasalahan terkait pembentukan produk hukum, pendokumentasian produk hukum, serta publikasi dan sosialisasi produk hukum.


(ADMIN)