Beranda / Berita

PENYAMPAIAN ARAHAN IMPLEMENTASI SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 4 June 2021


Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini dalam Focus Group Discussion dan Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 3 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring menyampaikan arahan implementasi SPIP di lingkungan KPU.

Nanik menjelaskan Dasar Hukum Pelaksanaan SPIP, Sistem Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Kinerja Instansi Pemerintah. “Akuntabilitas lebih luas dari sekedar sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, harus merujuk kepada sebuah perspektif yang lebih luas dari pertanggungjawaban dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik,” terang Nanik.

“Sementara itu integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang,” imbuh Nanik.

“Akuntabilitas tak berarti tanpa integritas,” tegasnya.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Nanik, bahwa unsur SPIP dibedakan dari soft control dan hard control. Lingkungan pengendalian masuk kedalam soft control, sementara itu Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern termasuk dalam hard control.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPIP, yaitu selektif dalam menetapkan pejabat pengelola keuangan, menyusun rencana anggaran dan rencana kegiatan secara cermat sesuai kebutuhan, melakukan pencatatan keuangan hibah secara benar dan tepat disertai data dukung yang lengkap dan memadai dan rekonsiliasi secara rutin setiap bulannya, menyusun laporan monitoring atas perkembangan nilai hibah dengan menggunakan data dan dokumen pendukung yang lengkap dan memadai, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan/ implementasi SPIP, melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP.

“Kemudian meningkatkan kompetensi para Pejabat/Pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, meningkatkan koordinasi antar bagian sehingga pelaksanaan tugas berjalan lebih efektif, meningkatkan Integritas, akuntabilitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu, serta melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan tugas/kegiatan,” jelas Nanik.

Kepada para peserta yang terdiri dari Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Sub Koordinator Hukum, dan Satgas SPIP KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Timur, Nanik menegaskan pula bahwa kunci keberhasilan penyelenggaraan SPIP terletak pada komitmen, konsisten, aksi yang jelas, dan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.


(ADMIN)