Beranda / Berita

Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Sangat Berpengaruh Pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 21 November 2019


Malang-Penyelesaian sengketa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kota Malang terhadap penyelenggara pemilu, baik KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kota Malang.

Hal tersebut diungkap pada kegiatan Bawaslu terkait evaluasi sengketa pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 yang dikemas dalam acara lokakarya, Rabu (20/11/2019) siang di Hotel Pelangi, Malang.

Kegiatan yang diikuti oleh penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU Kota Malang), stakeholder di kota Malang, mulai dari kalangan mahasiswa, dosen, organisasi kepemudaan dan media massa tersebut banyak mengemukakan hal-hal perbaikan kedepan terkait penyelesaian sengketa Pemilu serentak tahun 2019.

Narasumber pertama, Totok Hariyono (Bawaslu Jawa Timur) mengungkapkan bahwa adanya perbedaan antara peraturan Undang-Undang no.7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang no. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah, sehingga penyelesaian sengketa menjadi perbedaan pula dalam menafsirkan pasal yang dimaksud.

Kemudian Totok (panggilan akrab Totok Hariyono) memberikan salah satu contoh perbedaan dimaksud, yaitu terdapat perbedaan terkait tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam UU Pilkada menyebutkan, “Menerima dan mengkaji laporan atau temuan. Sedangkan dalam UU Pemilu menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses,” jelas anggota Bawaslu Jatim, koordinator divisi sengketa.
Oleh karenanya, ia menyarankan ada perbaikan dan dan penyesuaian pasal yang berbeda terkait tahapan proses penyelesaian sengketa Pemilu tersebut.

Narasumber kedua, Rusmi Fachrizal Rustam, Bawaslu Kota Malang, menyampaikan terkait hal teknis penyelesaian sengketa cepat saat terjadi di lapangan. Menurut Rusmi, penyelesaian sengketa cepat ini cukup efektif dan efisien, “Terbukti beberapa kasus perkara bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan pihak-pihak terkait bisa saling mengerti, tidak terjadi salah paham yang berlarut-larut,” jelas Rusmi. Kemudian ia mencontohkan kasus penyelesaian sengketa cepat perihal pemasangan alat peraga kampanye (APK) milik peserta Pemilu yang bisa diselesaikan dengan cepat dan tanpa berbuntut pada permasalahan lainnya hingga pihak-pihak yang bersengketa bisa saling mengerti dan menerima mediasi saat di lapangan atau ditempat kejadian.

Narasumber ketiga, Abdul Kodir, dosen jurusan sosiologi,Universitas Negeri Malang, mengatakan sangat penting adanya proses penyelesaian sengketa pemilu yang digawangi oleh Bawaslu. Menurutnya ada beberapa alasan, yaitu, pertama, karena pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi pelanggaran oleh berbagai pihak. Kedua, lahirnya Undang-undang Pemilu yang baru. Ketiga adalah putusan pengadilan dan praktik mewarnai penyelesaian sengketa pemilu.

Terakhir, Izzudin Fuad Fathony, divisi Hukum KPU Kota Malang menyampaikan dalam forum evaluasi sengketa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tersebut, yaitu penyelesaian sengketa pemilu ini memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap peserta pemilu khususnya dan seluruh masyarakat kota Malang pada umumnya, bahkan mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu.

“Karena kedua lembaga tersebut (red. KPU dan Bawaslu kota Malang) yang sering bersentuhan langsung dengan peserta pemilu juga masyarakat umum, ”ujar Izzudin. Karena itu, ia mengatakan bahwa penyelesaian sengketa pemilu ini sangat penting dalam menegakkan keadilan pemilu. “Sehingga kedepan pemilu bisa terus semakin baik serta bertekad mewujudkan keadilan dalam penanganan sengketa pemilu baik proses ataupun hasil, dan kepercayaan masyarakatpun semakin tinggi terhadap penyelenggara pemilu,” pungkasnya. (*)


(ADMIN)