Beranda / Berita

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2017

Ditulis Oleh: KPU Kota Malang Tanggal: 16 October 2020


Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melakukan penyesuaian pengaturan mengenai Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih terhadap tahanan dan/atau warga binaan di rumah tahanan dan/atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Pada Tanggal 9 Oktober Tahun 2020, KPU Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di lembaga pemasyarakatan.

Perubahan mekanisme Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di lembaga pemasyarakatan diuraikan sebagagai berikut, dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih terhadap tahanan di rumah tahanan dan/atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Dilakukan dengan cara, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, kemudian Pemilih menunjukkan fotokopi kartu keluarga sebagai dasar Pemutakhiran data Pemilih, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak dapat menunjukkan bukti diri Pemilih, tetapi berdasarkan data nomor induk kependudukan, nama, dan alamat yang terdapat di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan membuktikan domisili Pemilih yang bersangkutan berada di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan, Pemilih yang bersangkutan didaftarkan ke dalam DPT di TPS terdekat atau DPT di TPS rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan.

Pemutakhiran data Pemilih dilakukan bagi, Pemilih yang berdomisili di wilayah kecamatan yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilih yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam hal Pemilih pada rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, kemudian KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama Pemilih dari DPS tempat asal Pemilih terdaftar. Setelah itu KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan nama Pemilih ke dalam DPT di TPS terdekat atau DPT di TPS yang dibentuk di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan.


(KPU Kota Malang)