Beranda / Berita

SIHARKA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA GOOD GOVERNANCE

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 30 October 2019


Satu lagi aplikasi yang digunakan ASN KPU, yaitu SIHARKA. Kepanjangan dari aplikasi ini adalah Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan nama SIHARKA. Aplikasi Siharka berbasis websiste ini merupakan Laporan Wajib bagi masing masing Pegawai ASN, dengan mengisi data online di website resmi siharka.menpan.go.id. Tidak terkecuali ASN di KPU.

Di lingkungan KPU Kota Malang, aplikasi ini mulai digunakan pada tahun ini 2019. Aplikasi ini merupakan produk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dasar pelaksanaan aplikasi ini adalah Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah, diterangkan bahwa pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme dan penetapan wajib lapor LHKASN terhadap seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara selain pegawai yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Prinsip dasar good governance diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan integritas dan transparansi ASN di Lingkungan KPU adalah, keterbukaan, integritas, serta akuntabilitas. Untuk itulah, di Lingkungan KPU diberlakukan kewajiban penyampaian LHKASN bagi ASN kepada Ketua KPU melalui Setjen KPU. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. SE tersebut merupakan tindak lanjut dari SE Kemenpan RB Nomor 1 Tahun 2015.

Wajib lapor LHKASN di Lingkungan KPU adalah Pegawai ASN setingkat Eselon III dan Eselon IV, PNS, dan PPPK. Sarana pelaporan dalam jaringan (online) melalui https://siharka.menpan.go.id. Unit Pengelola LHKASN terdiri dari Inspektorat Setjen KPU RI. Unit Kerja ini memiliki tugas dan fungsi diantaranya ; memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN, berkoordinasi dengan koordinator LHKASN, melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN, melakukan klarifikasi, melakukan pemeriksaan, serta menyampaikan laporan.

Didalam Aplikasi SIHARKA terdapat fitur - fitur menu yang harus diisi ASN, diantaranya data pribadi, harta kekayaan, penghasilan, data keluarga, dan pengeluaran.


(ADMIN)