Beranda / Berita

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 11 TAHUN 2017

Ditulis Oleh: KPU Kota Malang Tanggal: 15 October 2020


Pada Hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Balaikota Malang Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang.

Dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Kamilia Cahyani bersama dengan seluruh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Acara dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Malang Anita Sukmawati.

Materi Sosialisasi disampaikan oleh Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Nurchasanah. Dalam pemaparannya, Nurchasanah menjelaskan poin - poin perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020.

Beberapa ketentuan yang diubah yaitu pendelegasian kewenangan Presiden, persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan kedudukan jabatan fungsional, pengembangan karier dan kompetensi, pemberhentian, cuti, dan penyetaraan jabatan karena penataan birokrasi. Manajemen Pegawai menjadi hal sangat penting untuk dilaksanakan demi mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera.

Selain materi manajemen PNS, disampaikan juga materi tentang disiplin Pegawai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), serta menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.


(KPU Kota Malang)