Beranda / Berita

SOSIALISASI PMK NOMOR : 210/PMK.02/2019 DAN PERUBAHAN METODE PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 7 February 2020


Malang - Kamis 6 Februari 2020 Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Malang menghadiri acara Sosialisasi PMK Nomor : 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran dan Sosialisasi Perubahan Metode Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur di Aula KPPN Malang Jalan Merdeka Selatan Nomor 2 Malang Pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Dedi Sopandi. “Sosialisasi PMK Nomor : 210/PMK.02/2019 ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di satuan kerja. APBN harus dikelola dengan baik. Dampaknya harus nyata dan terasa oleh masyarakat. Output harus tercapai. Revisi dapat dilakukan jika ada perubahan kebijakan, optimalisasi anggaran, maupun perencanaan kegiatan.”
Pemateri acara Sosialisasi tersebut berasal dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Selain tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2020, juga disampaikan perubahan metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.
Dengan adanya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menggambarkan bahwa penyerapan anggaran bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran suatu Kementerian/Lembaga. Terdapat 12 (dua belas) metode penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu ketertiban dalam pengelolaan uang persediaan, tepat waktu pemasukan data kontrak, menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Mencairkan (SPM), menghindari Retur SP2D, melaksanakan penyerapan sesuai target yang telah di tetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), menghindari/meminimalisir revisi DIPA, penyelesaian tagihan tepat waktu, tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjwaban (LPJ) Bendahara, membuat perencanaan kas yang baik, realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan Kalender Kerja dan Disbursement Plan, penyelesaian terhadap pagu minus belanja pegawai dan menghindari dispensasi SPM.
Tujuan yang dapat dicapai dengan adanya pengukuran kinerja dengan IKPA adalah Menjamin Ketercapaian Keluaran/Output (Output Delivery), yaitu 1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran; Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM. 2. Dukungan Manajemen Kas; Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D. 3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP); Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja.


(ADMIN)