Beranda / Berita

Strategi Komunikasi KPU Kota Malang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 3 March 2020


Malang-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang senantiasa menggalakkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan dengan berbagai metode, strategi, dan media sosialisasi baik secara langsung ataupun secara online. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap event pemilu atau pemilihan kepala daerah, tanpa terkecuali termasuk masyarakat disabilitas yang berada di lingkungan Kota Malang.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Toyib, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Malang saat menerima wawancara dari Fika Filan Dika, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya (FISIP UNIBRAW) Malang pada Hari Senin (2/3/2020) siang pukul 13.00 WIB. Wawancara tersebut dilakukan dalam rangka penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi, “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.”

Pertanyaan yang diajukan seputar kegiatan yang dilakukan KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019, kemampuan berkomunikasi bagi SDM di KPU Kota Malang, tupoksi Relawan Demokrasi dalam sosialisasi, segmentasi disabilitas di Kota Malang yang dijangkau KPU Kota Malang, faktor penghambat dan pendukung dalam proses sosialisasi kepada kaum disabilitas, novasi baru yang disampaikan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019, pihak yang membantu KPU Kota Malang dalam melakukan sosialisasi kepada kaum disabilitas, pengetahuan atau pembekalan Relawan Demokrasi yang cukup untuk dapat melakukan proses sosialisasi pada pemilih disabilitas, serta bentuk penyampaian pesan kepada setiap penyandang disabilitas yang memiliki perbedaan keterbatasan.

Bang Toyib menyampaikan, “Memang pada aturan yang telah ada pemilih disabilitas harus terfasilitasi dengan baik pada pemilihan umum dengan beberapa cara berikut; membentuk Tempat pemilihan (TPS) yang ramah terhadap disabilitas atau dengan sigap membantu para disabilitas menyalurkan hak pilihnya, data tentang penduduk yang termasuk kepada kategori disabilitas harus di data dengan baik pada setiap TPS yang ada di Kota Malang dan semua tersebut harus berbasis data. Dengan adanya data yang ada maka nantinya KPU Kota Malang akan tahu berapa jumlah pasti disabilitas dan pada akhirnya dapat menjangkau keseluruhan pemilih disabilitas tersebut. Serta berusaha meyakinkan pemilih disabilitas untuk berpartisipasi aktif pada pemilu dengan cara datang ke TPS pada pemilihan umum berlangsung.”

“Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam sosialisasi salah satunya yaitu dengan memfasilitasi relawan demokrasi yang terdiri dari unsur mahasiswa, unsur pemuda, unsur-unsur komunitas dan lain-lain serta kita juga mengkoordinir mereka dalam melakukan sosialisasi dan kita kasih bimbingan teknik secara baik terkait bagaimana cara melakukan sosialisasi dengan baik, segmennya siapa saja. Jadi relawan demokrasi termasuk salah satu partisipasi kalangan masyarakat yang kita manfaatkan untuk melakukan di 12 segmen yang telah ditentukan. KPU Kota Malang termasuk salah satu KPU yang mendapat penghargaan dari sisi relawannya juga di KPU se-Jawa Timur, jadi kita kemaren mendapat penghargaan ke-3 relawan terbaik se-Jawa Timur salah satunya dari sisi kreatifitasnya dalam melakukan sosialisasi, dari keaktifannya, dari daya jangkaunya melakukan sosialisasi. Jadi Alhamdulillah Kota Malang relawan demokrasinya memiliki sumbangsih yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi.” Terang Bang Toyib.

“Inovasi yang dilakukan KPU Kota Malang yaitu melakukan pemuktahiran data terhadap pemilih disabilitas agar terdata dengan baik. Serta melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Malang. Banyak komunitas yang kita ajak bersama untuk melakukan sosialisasi seperti MCF (Malang Creative Fusion) akan tetapi terkait kaum disabilitas ini selama ini sepengetahuan kita tidak ada komunitas-komunitas tertentu yang secara masif mengorganisir mereka, kita melakukan door to door saja. Tidak ada basis tertentu yang menampung kelompok mereka.” Lanjut Pria kelahiran Lumajang ini.

“Pembekalan yang telah kita berikan kepada relawan demokrasi yaitu adalah salah satunya memberikan informasi terkait tahapan pemilihan umum, ajakan untuk melakukan pencoblosan ke TPS, itu sebenarnya bimbingan-bimbingan teknis dasar dan pembekalan lanjutan akan menyesuaikan dengan target sosialisasi masing-masing, mereka kita minta laporan secara rutin bagaimana hasil sosialisasinya dalam satu bulan, dalam satu minggu, dalam dua minggu seperti itu. Dari segi fasilitas misalkan tuna netra sudah ada alat bantunya. Namun kalau disabilitas lainnya dibantu oleh orang dengan membuat surat pernyataan akan menyalurkan aspirasi sesuai yang diinginkan oleh kaum disabilitas dengan rahasia dan suaranya tidak di belokkan dan ini bisa dari pihak keluarga. Dan yang lain yaitu menjemput ke rumah disabilitas jika memang diharuskan. Pada intinya di setiap sosialisasi metodenya sama. Kalau kepada tuna rungu kita menggunakan tenaga ahli (translator) yang menggunakan bahasa isyarat dari berbagai kampus yang ada di Kota Malang.” Pungkasnya


(ADMIN)