Beranda / Berita

SUPERVISI DAN MONITORING PENATAAN DAN PENYEDIAAN PRODUK HUKUM KPU KOTA MALANG

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 23 October 2019


Rabu, 23 Oktober 2019 KPU Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi dan monitoring ke KPU Kota Malang terkait penyusunan dan pendokumentasian produk hukum. Supervisi dan monev tersebut dilaksanakan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Rochani Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang, beserta Kepala Subbag Hukum Wiratmoko, dan staf.

Tujuan KPU Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi dan monitoring adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengembangan penyusunan dan pendokumentasian produk hukum, kendala atau hambatan yang dihadapi ketika menyusun, mendokumentasikan, dan mempublikasikan produk hukum, serta pengelolaan penyusunan, pendokumentasian, dan publikasi produk hukum di KPU Kota Malang.

Rochani menyampaikan bahwa, supervisi dan monitoring ini merupakan program pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan JDIH KPU Kabupaten / Kota, setidaknya KPU Kabupaten / Kota harus memiliki konten produk hukum tersendiri pada website masing - masing KPU Kabupaten / Kota. Konten inilah yang akan menjadi cikal bakal JDIH KPU Kabupaten / Kota yang terintegrasi dengan JDIH KPU Republik Indonesia.

“JDIH nantinya akan menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat,” lanjut Rochani.

KPU Provinsi Jawa Timur juga menelaah registrasi produk hukum dan website KPU Kota Malang. Rochani menyarankan agar ada rumah atau ruang tersendiri di website KPU Kota Malang, khusus untuk produk hukum. Selain itu beliau juga menyarakan agar produk hukum KPU Kota Malang nantinya tidak hanya ditampilkan pada website, namun juga media sosial seperti facebook atau twitter. Saran dan arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur tersebut, tentunya sangat berguna bagi pengembangan pengelolaan, pendokumentasian, dan publikasi Produk Hukum KPU Kota Malang


(ADMIN)