Beranda / Berita

TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEPEMILUAN, KPU KOTA MALANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERKI NOMOR 1 TAHUN 2019

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 28 February 2020


Madiun – Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Malang terus dilakukan, selain dengan melakukan kajian internal dalam hal peningkatan pemahaman tatakelola, prosedur dan pelayanan informasi publik, KPU Kota Malang juga aktif mengikuti berbagai forum dan kegiatan terkait informasi publik, salah satunya Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Kantor Bakorwil Madiun, Jl. Pahlawan Nomor 31 Madiun pada Hari Kamis Tanggal 27 Februari Tahun 2020.

Acara yang dibuka oleh perwakilan Kepala Bakorwil tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro dan Nurul Amalia, hadir pula Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur Muhammad Ikhwanuddin Alfianto serta perwakilan KPU dan Bawaslu tingkat Kabupaten / Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Muhammad Toyib.

Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Imadoeddin, S.Sos, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi PERKI Nomor 1 Tahun 2019 sangat penting seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020, sebagai pedoman penyelenggara pemilu terkait sengketa informasi. “Cermin dari pelayanan informasi yang berkualitas salah satu outputnya adalah minimnya permohonan sengketa informasi yang diajukan ke KIP, untuk itu dengan adanya PERKI PERKI Nomor 1 Tahun 2019 ini diharapkan setiap permintaan informasi terkait pemilu dan pemilihan dapat dilayani dengan baik”, ujarnya.

PERKI Nomor 1 2019 merupakan peraturan yang relatif baru yang secara “khusus” mengatur tentang informasi pemilu dan pemilihan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berjalan, berbeda dengan PERKI Nomor 1 tahun 2010 yang mengatur tentang informasi secara umum.

“Dengan disosialisasikannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, diharapkan agar setiap Penyelenggara Pemilu memiliki pemahaman yang sama terkait standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi yang tidak menutup kemungkinan terjadi”, pungkas Imadoeddin.


(ADMIN)