Beranda / Berita

Uji Publik Penataan Dapil kota Malang dalam Pemilu 2019

Ditulis Oleh: nuzula Tanggal: 8 February 2018


KLOJEN – Penataan Dapil (daerah pemilihan) merupakan tahapan yang penting dalam pemilu 2018. Mewujudkan transparansi dan keterbukaan, KPU kota Malang gelar uji publik penataan dapil, Rabu (7/2/2018) di hotel Trio kota Malang.

Uji publik penataan dapil ini melibatkan akademisi yaitu dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Asep Nurjaman dan dosen FISIP Universitas Brawijaya, Tri Hendra Wahyudi. Selain itu, partai politik, ormas, OKP dan OMEK juga turut dilibatkan dalam uji publik ini. “Uji publik ini guna mewujudkan transparansi KPU kota Malang mengenai penataan dapil, harapannya kedepannya tidak ada masalah karena penataan dapil” jelas Zaenudin, ketua KPU kota Malang.

Zaenudin memaparkan mengenai rancagan usulan dapil KPU kota Malang yang telah dibuat sesuai petunjuk teknis penataan dapil dan alokasi kursi yang ditetapkan KPU RI. Zaenudin menjelaskan, penataan dapil didasarkan pada DAK 2 (data agregat kependudukan per kecamatan) kota Malang tahun 2018. Jumlah penduduk kota Malang adalah 834.545, maka jumlah kursi di kota Malang adalah 45 kursi. Lanjut Zaenudin, 45 kursi akan dibagi pada 5 kecamatan sesuai perhitungan jumlah penduduk, dan akan diperoleh nilai BPPd (bilangan pembagi penduduk).

“Penataan dapil didasarkan pada 7 prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada Sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous), kohesivitas dan kesinambungan” jelas Zaenudin

Selanjutnya, akademisi memaparkan analisisnya mengenai rancangan penataan dapil yang dibuat KPU kota Malang. “KPU tidak mengalami kesalahan normatif apapun dalam penataan dapil karena sudah mematuhi aturan” jelas Tri Hendra Wahyudi. Hendra juga menjelaskan, proses penetapan dan metode penetapan yang dilakukan oleh KPUsudah sesuai, selanjutnya partai politik perlu melakukan kontrol berjenjang. Parpol harus memastikan bahwa usulan dapil KPU kota tidak terjadi perubahan hingga ke KPU pusat.

Sedangkan Asep Nurjaman, menegaskan bahwa stabilitas adalah nomor 1, keutuhan NKRI adalah yang paling utama, maka perlu langkah preventif mengenai kemungkinan yang akan terjadi. “Demokrasi harus menghasilkan kepemimpinan yang bertanggungjawab bagi bangsa dan Negara” tegas Asep.

“Mengenai alokasi kursi, tidak ada perubahan jumlah untuk pemilu 2019 dari pemilu sebelumnya” jelas Zaenudin. Setelah pemaparannya, Zaenudin menawarkan usulan penataan dapil dari seluruh undangan yang hadir. Namun, tidak ada usulan lain, berarti usulan penataan dapil KPU kota Malang sudah disepakati oleh seluruh undangan termasuk partai politik. Di akhir acara, perwakilan partai politik menandatangani lembar kesepakatan sebagai bukti kesepakatan terhadap penataan dapil yang diusulkan KPU kota Malang.


(nuzula)