Beranda / Berita

KPU KOTA MALANG MENGIKUTI PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) KPU PROVINSI JAWA TIMUR DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR

Ditulis Oleh: ADMIN Tanggal: 30 July 2021


Pada Hari Jumat (30/07/2021), Komisioner, Plt. Sekretaris, beserta Kasubbag/Sub Koordinator KPU Kota Malang mengikuti Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring pada Pukul 10.00 WIB.

Kegiatan yang diikuti oleh Komisioner, Sekretaris, dan Jajaran Koordinator, Kasubbag/Sub Koordinator KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur tersebut diawalai dengan sambutan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini.

Nanik menyampaikan bahwa reformasi birokrasi menjadi keharusan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. “Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi menuju karakter pemerintahan berkelas dunia, dan mewujudkan tata kelola yang efisien serta memberikan pelayanan yang berkualitas,” tutur Nanik.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar dalam arahan dan sambutannya menyampaikan bahwa dalam mewujudkan pelayanan prima, KPU harus berkomitmen menjadi tonggak penyelenggara demokrasi.

Lebih lanjut sambutan dan arahan juga disampaikan oleh Komisioner KPU Republik Indonesia Arief Budiman. “Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU perlu menerapkan kunci kerja dengan bersikap profesional, berintegritas, dan memiliki semangat bekerja team work yang bagus,” tuturnya.

“Dari ketiga kunci kerja tersebut, jika dilaksanakan dengan baik, akan semakin menambah kepercayaan publik akan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, karena yang dibutuhkan publik adalah penyelenggara yang berintegritas serta memiliki transparansi yang tinggi,” terang Arief.

“Salah satunya bentuk transparansi tersebut, bagi para penyelenggara Pemilu dan Pemilihan terdapat kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya dalam program LHKPN, dan aturan ini tertuang dalam Peraturan KPU,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pengucapan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur.

Selanjutnya dilakukan Penandatangan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam serta Saksi-Saksi dari instansi terkait.

Pada sesi terakhir acara dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur.


(ADMIN)